- HOME
- PROFIL
-
LAYANAN PUBLIK
- INOVASI
- DAFTAR ONLINE M-PASPOR
- WARGA NEGARA INDONESIA
- WARGA NEGARA ASING
- PENGADUAN
- WBS
- DIPA
-
PRODUK HUKUM
-
UNDANG UNDANG
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian (English Version)
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Mandarin Version)
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- PERPU
-
PERATURAN PEMERINTAH
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Hukum dan HAM RI
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia
-
PERATURAN MENTERI
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan Pembatalan dan Berakhir Izin Tinggal
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kunjungan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementrian Hukum Dan HAM
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- KEPUTUSAN MENTERI
- KEPUTUSAN DIRJEN
-
UNDANG UNDANG
- PUBLIKASI
- HUBUNGI KAMI
- PERDIM
KANCIL NGAPAK
(Kantor Imigrasi Cilacap Ngelayani Paspor Neng Kabupaten) |
 |
 |
KANCIL NGAPAK
(Kantor Imigrasi Cilacap Ngelayani Paspor Neng Kabupaten)
-
FUNGSI:
- Pelayanan Paspor yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu di Kabupaten Banyumas (MPP Banyumas) dan dilaksanakan diminggu pertama setiap bulannya.
- Pelayanan Paspor yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu di Kabupaten Kebumen (MPP Kebumen) dan dilaksanakan diminggu kedua setiap bulannya.
- Pelayanan Paspor yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu di Kabupaten Purbalingga (Kantor Kemenag Purbalingga) dan dilaksanakan diminggu kedua setiap bulannya.
-
MANFAAT:
-
Mendekatkan pelayanan pembuatan paspor bagi pemohon yang berasal dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purbalingga. Sehingga tidak perlu ke kantor imigrasi (karena jarak yang jauh) sehingga dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga. pelayanan dilaksanakan di hari sabtu minggu untuk memfasilitasi pekerja kantor agar tidak perlu izin meninggalkan pekerjaannya