- HOME
- PROFIL
-
LAYANAN PUBLIK
- DAFTAR ONLINE M-PASPOR
- INOVASI
- WARGA NEGARA INDONESIA
- WARGA NEGARA ASING
- PENGADUAN
- WBS
- DIPA
-
PRODUK HUKUM
-
UNDANG UNDANG
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian (English Version)
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Mandarin Version)
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- PERPU
-
PERATURAN PEMERINTAH
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Hukum dan HAM RI
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia
-
PERATURAN MENTERI
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan Pembatalan dan Berakhir Izin Tinggal
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kunjungan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementrian Hukum Dan HAM
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- KEPUTUSAN DIRJEN
- KEPUTUSAN MENTERI
-
UNDANG UNDANG
- PUBLIKASI
- HUBUNGI KAMI
- PERDIM
IZIN MASUK KEMBALI
IZIN MASUK KEMBALIPENJELASAN
Izin Masuk Kembali atau Reentry Permit diberikan kepada orang asing yang akan Masuk ke Wilayah Indonesia kembali dan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Imigrasi yang bertugas (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Nomor: 32 TAHUN 1994 (32/1994), TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN, Tertanggal : 14 Oktober 1994)
Persyaratan untuk mendapatkan Izin Masuk Kembali adalah sebagai berikut :
- Surat sponsor dari pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi.
- Identitas Sponsor
- Fotocopy Paspor berikut Aslinya.
- Fotocopy KITAS/KITAP berikut Aslinya.
- Membayar biaya administrasi.
PROSEDUR
Penjelasan dari Prosedur di atas adalah sebagai berikut :
- Pemohon Orang Asing menyerahkan dokumen kepada Petugas Loket Kantor Imigrasi.
- Petugas Loket memeriksa kelengkapan permohonan Pemohon dan menyerahkan ke Seksi Inteldakim.
- Seksi Waskadim melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diterima dan melakukan penegecekan pada Daftar Cegah dan melanjutkan dokumen untuk dikirimkan ke bagian Seksi Statuskim.
- Bendaharan Penerima menerima pembayaran dan mencetak Tanda Terima Pembayaran.
- Seksi Izin Tinggal Keimigrasian memverifikasi dokumen pemohon dan melanjutkan proses untuk dilengkapi dengan proses pembayaran.
- Dokumen yang sudah lengkap akan dikirimkan ke Kepala Kantor untuk ditandatangani.
- Setelah dokumen di tandatangani akan diserahkan ke bagian Seksi Tikim untnuk dilakukan pengarsipan dan petugas loket.
- Petugas Loket akan menyerahkan Izin Masuk Kembali yang sudah disetujui kepada pemohon.