- HOME
- PROFIL
-
LAYANAN PUBLIK
- DAFTAR ONLINE M-PASPOR
- INOVASI
- WARGA NEGARA INDONESIA
- WARGA NEGARA ASING
- PENGADUAN
- WBS
- DIPA
-
PRODUK HUKUM
-
UNDANG UNDANG
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian (English Version)
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Mandarin Version)
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- PERPU
-
PERATURAN PEMERINTAH
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Hukum dan HAM RI
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia
-
PERATURAN MENTERI
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan Pembatalan dan Berakhir Izin Tinggal
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kunjungan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementrian Hukum Dan HAM
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- KEPUTUSAN MENTERI
- KEPUTUSAN DIRJEN
-
UNDANG UNDANG
- PUBLIKASI
- HUBUNGI KAMI
- PERDIM
PENGGANTIAN PASPOR KARENA RUSAK
PENGGANTIAN PASPOR KARENA RUSAKUMUM
Paspor adalah dokumen negara, maka pemegangnya diminta untuk hati-hati dalam menyimpan dan menjaganya, agar tidak rusak.
- Apabila paspor rusak, diminta agar segera melapor ke Kantor Imigrasi dimana pemegang berdomisili untuk meminta penggantian dengan membawa paspor yang rusak tersebut.
- Penggantian paspor yang rusak, dilaksanakan setelah melalui Berita Acara Pemeriksaan, dan mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian.
- Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian, disertai alasan yang tidak dapat diterima,pemberian paspor dapat ditangguhkan selama 6 (enam) bulan sampai paling lama 2 (dua) tahun.
- Apabila paspor rusak di luar negeri, laporlah segera kepada Perwakilan RI di luar negeri.
PROSEDUR
Persyaratan :
- Sesuai syarat-syarat permohonan paspor;
- Melampirkan paspor yang rusak.
Proses BAP :
- Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
- Proses pembuatan Berita Acara Pendapat;
- Proses pembuatan surat/rekomendasi ke Kanwil untuk paspor rusak yang masih berlaku;
- Maksimal 2 (dua) hari kerja.
Setelah mendapat Surat Rekomendasi dari Kanwil maka dilaksanakan Proses awal pembuatan paspor (sesuai syarat-syarat permohonan paspor sebelumnya maksimal 4 (empat) hari kerja
Pemohon akan dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.